Duit Bank Pasar Jadi 'Bancakan'

Miliaran Dipinjam Pejabat-Politisi


PONOROGO
                   -Pemanfaatan dana Bank Kredit Pasar selama ini tampaknya salah sasaran.Indikasinya,dana lembaga keuangan milik pemkab itu jadi 'bancakan' pejabat dan politisi.Padahal,tujuan awal pendirian bank daerah itu untuk mengembangkan usaha kecil menengah.
Suku bunga yang rendah dan persyaratan yang lunak diduga menjadi pemicu banyaknya pejabat dan politisi yang meminjam uang di Bank Kredit Pasar.Celakanya, lunaknya persyaratan itu justru menyebabkan banyak pinjaman yang macet.
Berdasar informasi yang diperoleh koran ini,jumlah piutang atau dana Bank Kredit Pasar yang dipinjamkan ke pihak ketiga hingga Juni tahun ini mencapai 6,2 miliar.Dari total dana yang beredar di masyarakat itu, sekitar Rp1,3 miliar dipinjam para anggota dewan, pejabat pemkab,maupun mantan dewan dan mantan pejabat.
Yang mengejutkan,sebagian pinjaman itu dilakukan sejak dua tahun lalu namun hingga kini belum dilunasi. ''Memang ada pinjaman kalangan dewan,pejabat,dan swasta.Tapi itu bukan macet,cuma belum dibayar saja,'' kilah Budi Satrio,Kepala Inspektorat yang sebelumnya menjabat Direktur Bank Kredit Pasar,kemarin(6/11).
Budi Satrio berulangkali membantah adanya kredit macet di Bank Kredit Pasar.Namun,ia telihat kaget ketika koran ini menunjukkan daftar nama-nama anggota dewan, pejabat,dan kalangan swasta beserta tanggungan kreditnya yang belum terbayar.''Kok bisa data seperti itu keluar,padahal itu rahasia perusahaan,''ujarnya.
Dalam daftar pinjaman macet itu,terdapat sembilan anggota dewan yang meminjam di BKP.Nilai pinjamannya bervariasi,berkisar Rp20juta hingga Rp100juta.Selain itu,ada pula 48 pejabat pemkab dengan nilai pinjaman antara Rp1juta hingga Rp600juta.Sedangkan dari kalangan swasta sebanyak 28 orang yang terdiri dari mantan pejabat dan mantan anggota dewan,dengan nilai pinjaman berkisar Rp5juta hingga Rp600juta.''Nanti kami krosek lagi,kapan jatuh temponya pinjaman itu,'' katanya.
Sementara,Ketua Komisi B DPRD Agus Dermawan mengaku akan mengkroscek kebenaran kredit macet di BKP. Menurutnya,manajemen BKP harus profesional dalam pengelolaan keuangan.Tidak memberikan kemudahan pada salah satu orang atau kelompok tertentu dalam pemberian kredit.''Dewan atau pejabat boleh pinjam, tapi tetap saja pengelola memfokuskan pemutaran uang itu pada usaha kecil menengah sesuai tujuan awal,'' tegasnya