Tembak di Tempat Debt collector atau Penagih Utang Rampas Motor di Jalan

TASIKMALAYA -

 Kapolres Tasikmalaya Kota mengeluarkan perintah tembak di tempat jika polisi memergoki penagih utang atau debt collector perusahaan leasing merampas sepeda motor di jalan. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk pencurian dengan kekerasan.

"Saya petintahkan tembak di tempat jika petugas kami memergoki bebt collector merampas sepeda motor cicilan. Itu sangat tidak dibenarkan dan di mata hukum pidana termasuk tindakan pencurian dengan kekerasan," kata Kapolresta Tasikmalaya, AKBP Noffan Widyayoko, seusai acara HUT Satpam di Mapolresta, Senin (30/12/2013).

Menurut Kapolresta, tindakan perampasan sepeda motor cicilan di tengah jalan, dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang baru.

"Polisi saja termasuk aparat hukum lainnya, tidak bisa semena-mena seperti itu ketika menyita barang milik warga. Ini malah dengan seenak udelnya merampas sepeda motor yang tengah digunakan," kata Noffan.

Noffan mengatakan aksi perampasan sepeda motor secara paksa di jalanan, pantas dibasmi dan untuk membikin efek jera. Polisi yang memergoki tindakan seperti itu, kata Noffan, diperintahkan tembak di tempat. Sementara korban perampasan pun bisa mengadu ke pos polisi terdekat dan pengaduan akan diproses sebagai korban tindak pidana pencurian dan kekerasan.

Noffan juga mengatakan pihaknya memberi kesempatan kepada para pengusaha leasing untuk menyelesaikan persoalan cicilan macet dengan melibatkan polisi.

"Kami siap membantu memediasi terhadap kasus cicilan yang macet. Yang penting tidak sampai menggunakan cara-cara yang menjurus ke tindak pidana," ujarnya.

Terkait penanganan tindak kejahatan yang ditangani Polresta Tasikmalaya sepanjang tahun 2013, Noffan mengakui masih banyak kasus yang belum tertangani. Dari 641 kasus baru, ujar Noffan, baru ditangani 320 kasus.

Menurut Noffan, selama tahun 2013, jumlah tindak kejahatan di Kota Tasikmalaya meningkat dibanding tahun 2012.

"Kami akui kondisi itu. Kami memohon maaf belum bisa menangani seluruh kasus. Selain karena keterbatasan personel juga akibat meningkatnya peluang untuk melakukan tindak kejahatan yang salah satunya dipengaruhi kemudahan mengakses internet. Orang dengan mudah menjiplak sebuah tindak kejahatan dari internet," ujar Noffan.

Polresta Tasimlaya juga tengah menangani dua kasus korupsi dan berhasil menyelamatkan uang negara sekitar Rp 2 miliar. "Satu kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Satu lagi masih dalam tahap penyidikan. Penyelamatan uang negara dari tindak pidana korupsi tahun ini meningkat drastis dibanding tahun 2012 yang hanya Rp 200 juta.,,(Tribunnewz)

Pasangan MuIs Dilantik Sebagai Bupati dan Wakil Bupati, Periode 2013 - 2018

Madiun,Investigasi

      Sesuai jadwal, Hari ini Sabtu (3/8/2013) pagi, Bupati dan Wakil Bupati Madiun terpilih yakni pasangan H. Muhtarom-H.Iswanto (MuIs) dilantik Gubenur Jatim H. Soekarwo di Pendopo Muda Graha Pemerintah Kabupaten Madiun.

Acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Madiun dihadiri sekitar 2.000 undangan yakni mulai dari pejabat, tokoh masyarakat hingga warga biasa.
Gubernur Jawa Timur, H. Soekarwo. Dalam sambutannya juga mengapresiasi atas terpilihnya kembali H. Muhtarom – H. Iswanto yang masih dapat maju berpasangan dan kompak untuk memimpin Kabupaten Madiun 5 tahun kedepan, di harapkan kesejahteraan rakyat dalam bidang pertanian dan jasa lebih ditingkatkan serta meningkatkan tali silaturahim sehingga tercipta kesejahteraan lahir - bathin. 

Dilaporkan sebelumnya yakni jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Madiun terpilih pada Pemilukada Kabupaten Madiun yang digelar Tanggal 19 Juni 2013, mundur dari semula Tanggal 23 Juli 2013 lalu. Pasalnya, KPU Kabupaten Madiun masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK)-RI terkait gugatan Pemilukada yang diajukan oleh pasangan Nomor urut 3 dan No. 4 yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi dan penetapan perolehan suara oleh KPU setempat. 

Terkait itu, Pemilukada Kabupaten Madiun 2013 lalu, sebelumnya telah dimenangkan oleh Nomor urut 1 yakni pasangan MuIs dengan perolehan suara mencapai 56,1 persen. Namun gugatan Pilkada Madiun yang dilayang oleh dua pasangan Nomor 3 dan No. 4 tersebut, secara tegas ditolak oleh MK-RI.

POLRES MADIUN LAKSANAKAN APEL GELAR PASUKAN OPS KETUPAT 2013

Madiun,Investigasi

     KAMIS ( 01/08/2013 ) SEKITAR PUKUL 09.00 WIB BERTEMPAT DI LAPANGAN POLRES MADIUN DILAKSANAKAN APEL GELAR PASUKAN OPS KETUPAT 2013 DALAM RANGKA PENGAMANAN IDUL FITRI 1434 H. 

DENGAN DIIKUTI OLEH PERSONIL POLRES MADIUN, SAT POL PP, DLLAJ, SENKOM DAN SAKA BHAYANGKARA SEBANYAK 645 PERSONIL POLRES MADIUN DILIBATKAN DALAM OPS KETUPAT 2013 

KAPOLRES MADIUN AKBP YUSUF,S.I.K.,M.Hum SELAKU PIMPINAN APEL MEMBACAKAN AMANAT KAPOLRI PADA APEL GELAR PASUKAN OPS KETUPAT 2013 POLRES MADIUN. GELAR PASUKAN OPS KETUPAT 2013 MERUPAKAN SALAH SATU KEGIATAN DALAM TAHAPAN PROSES MANAJERIAL YANG HARUS DILAKSANAKAN, DALAM RANGKA MENGECEK KESIAPAN AKHIR PERSONIL POLRI BESERTA INSTANSI TERKAIT DAN SEGENAP POTENSI MASYARAKAT BESERTA KELENGKAPANNYA. 

OPERASI KETUPAT 2013 YANG DILAKSANAKAN SELAMA 16 ( ENAM BELAS ) HARI DENGAN MENGEDEPANKAN KEGIATAN PRE-EMTIF, PREVENTIF DAN PENEGAKKAN HUKUM. PENGAMANAN INI MENGUTAMAKAN TINDAKAN PENCEGAHAN YANG MENJUNJUNG TINGGI NILAI KEMANUSIAAN, GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT. MELALUI OPERASI INI DIHARAPKAN DAPAT TERWUJUD KONDISI KAMSELTIBCAR LANTAS YANG AMAN DAN NYAMAN.

1 0 TKI Madiun Meninggal di Luar Negeri

Madiun - 

Sebanyak 10 tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur, tercatat meninggal di luar negeri tempatnya bekerja selama periode Januari hingga Juli 2013.

"Jumlah tersebut lebih banyak daripada total TKI yang meninggal di luar negeri selama 2012. Pada tahun lalu terdapat tujuh kasus," kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun, Suyadi, Sabtu.

Menurut dia, mayoritas TKI yang meninggal tersebut karena sakit. Namun, ada juga yang mengalami kecelakaan lalu lintas ataupun kecelakaan kerja.

Selain itu, keseluruhan TKI yang meninggal tersebut merupakan TKI legal meski berangkatnya ke luar negeri tidak melalui PJTKI di wilayah Madiun. Dengan demikian, hak-hak yang bersangkutan dapat dilacak dan diurus.

Sesuai dengan data Dinsosnakertrans setempat, kasus kematian TKI asal Kabupaten Madiun terbaru adalah TKI asal Dusun Duren, Desa Blimbing, Kecamatan Dolopo, Boiran alias Siran (45).

Kabar meninggalnya TKI tersebut diterima pihak keluarga pada hari Selasa (16/7) dan jenazah yang bersangkutan telah dikirim ke kampung halaman pada hari Kamis (18/7) malam.

Suyadi menjelaskan bahwa Siran sudah empat tahun bekerja menjadi TKI di Malaysia. Dia telah berulang kali bekerja di Malaysia dan terakhir bekerja sebagai karyawan di perkebunan sawit.

"Siran masuk ke Malaysia sebagai TKI legal. Bahkan, pengiriman jenazahnya ditanggung majikan tempatnya bekerja di perkebunan," terangnya.

Saat ini, pemerintah daerah sedang berupaya untuk memperjuangkan hak-hak yang harusnya diterima keluarga TKI Tersebut. Diperkirakan pengurusan hak-haknya akan mudah karena surat-suratnya telah lengkap.

Selain warga Blimbing, Dinsosnakertrans juga menerima kabar kematian dari keluarga TKI yang bekerja di Taiwan, yakni Sudarmono (43) asal Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, yang meninggal karena sakit.Antra

Hanya saja, meski dikabarkan tewas sejak 10 hari lalu, jenazah Sudramono hingga kini belum dikirim ke kampung halamannya.

"Berdasarkan keterangan dari keluarga maupun data PJTKI, korban merupakan TKI legal. Saat ini, KBRI masih berupaya mengurus pengiriman jenazahnya ke Tanah Air," kata Suyadi.

Seperti halnya Siran, Sudramono yang bekerja di bidang konstruksi juga akan diperjuangkan hak-haknya. Dari gaji terakhir hingga asuransinya sebagai pekerja.

Mahkamah Konstitusi ( MK ) Tolak Semua Gugatan Pilkada Madiun

Madiun, Investigasi

       Ambisi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun, Soekiman - Suprapto (Pak Su) untuk merebut kekuasaan incumbent, Muhtarom - Iswanto (Muis jilid II) yang terpilih kembali menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2013 - 2018 kandas, Rabu (24/7/2013).

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusanya menolak semua perkara gugatan yang diajukan dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013.

Majelis hakim menolak seluruh permohonan gugatan yang diajukan pasangan Pak Su maupun pasangan Sumardi - Dimyati Dahlan (Sehati).

Pascaputusan itu, dipastikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Muhtarom - Iswanto yang pelantikannya sempat tertunda lantaran pelantikan yang sedianya dilaksanakan, Selasa (23/7/2013) malam ditunda hingga pekan depan lantaran menunggu putusan sengketa Pilkada itu, bakal dilantik Gubernur Jawa Timur. Hanya sampai saat ini belum ada kepastian kapan pelaksanaan pelantikan itu.

"Alhamdulillah kita (KPU dan pasangan Muis) menang. Semua permohonan pemohon ditolak oleh majelis hakim dalam putusan yang dibacakan sore tadi," terang Indra Priangkas, penasehat hukum pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui ponselnya,Rabu (24/7/2013).

Dengan diputusnya gugatan perkara nomor 85/PHPU.D-XI/2013 atas nama pemohon Soekiman-Suprapto (nomor urut 3), otomatis pasangan nomor urut 1 (Muhtarom-Iswanto) telah syah sebagai pemenang Pilbup Madiun sejak putusan MK dibacakan.

Karena sesuai aturan, putusan MK berlaku sejak diputuskan dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain (banding maupun kasasi).Sy

Penyanyi Asal Sawoo Tertangkap Saat Nyabu Di Hotel Mejayan

Madiun,Investigasi

     Saat bulan puasa disiang bolong, Etik Siti Sunarsih, warga Prayungan, Kecamatan Sawo, Ponorogo, yang pekerjaannya sebagai penyanyi kafe, nekat mengonsumsi sabu-sabu di salah satu hotel di Krajan, Mejayan. Aksi pada Rabu  sekira pukul 14.30 WIB itu, tercium petugas dan menggerebeknya di kamar hotel.

Saat ini, Etik sudah dititipkan di Lapas Klas I Madiun. Kasatreskoba Polres Madiun AKP Basuki Dwi Koranto dikonfirmasi menjelaskan, perempuan 43 tahun itu dicokok setelah polisi menerima informasi dari masyarakat.

Yakni, curiga dengan gerak-gerik perempuan yang menginap di kamar hotel kelas melati di Krajan itu, jarang keluar. "Kami melakukan penyelelidikan dan penggerebekan. Pelaku kedapatan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di kamarnya," tuturnya.

Polisi pun mengamankan sejumlah barang bukti. Yakni sabu-sabu seberat 0,1 gram, pipet kaca yang masih ada sisa sabu, bong, korek api, gunting, sedotan serta handphone. Semua barang bukti tersebut sempat disembunyikan pelaku di lemari pakaian dalam kamar hotel. "Pelaku belum banyak bicara terkait dari mana asal barang haram itu. Dia hanya menyebut dari teman laki-lakinya yang alamat dan keberadaannya nggak jelas," papar Basuki.

Catatan kepolisian, Etik juga pernah terbelit kasus serupa. Saat itu yang menangkap petugas Polwil Madiun. Atas perbuatannya, pelaku bakal dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35/2009 tentang narkotika. "Track record pelaku yang pernah tertangkap dengan kasus yang sama akan menjadi catatan kami," Tegasnya.

Basuki mengatakan, pihaknya berupaya mengungkap jaringan penyupali narkoba ke Etik. Dia menyakini, pengedar orang dekat Etik. Sementara itu, di hadapan petugas, Etik mengaku membeli narkoba dari temannya, dua paket kecil seharga Rp 300 ribu per paket. "Hanya dipakai sediri saja, nggak niat dijual," imbuhnya

Kasus Dugaan Korupsi Pejabat Disnakertrans Madiun, Berkas Dinyatakan Lengkap (P21)

Madiun, Investigasi

Setelah melaui serangkaian proses yang cukup lama  penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang di laporkan oleh LPK SM Madiun dengan laporan polisi nomor LP/60/III/2012/JATIM/ RES MDN tanggal 20 Maret 2012, dan berita nya selalu di muat di Surat Kabar Nasional Investigasi  sampai tiga edisi. Akhirnya  perihal dugaan tindak pidana korupsi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) tahun 2010 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Madiun segera di meja hijaukan. Dalam waktu dekat, Polres madiun akan melimpahkan berkas kasus kedua ke kejari madiun. Seperti di ketahui berkas pertama kasus itu sudah di limpahkan ke kejari dan berkas di nyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut keterangan Kasat Reskrim  Polres Madiun, AKP Edy Susanto,SH,melalui SP2HP nomor B/382/SP2HP-8/V/2013/Satreskrim yang di terima sdr Wilujeng Widodo sebagai pelapor tanggal 15 juli 2013. Satreskrim setelah menerima berkas dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal  9  juli  2013, berkas kedua yang akan di limpah kan terdiri dari barang bukti dan tersangka, Persiapan selanjutnya akan kami lakukan tahap dua, karena sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, “terang kasat reskrim.

Di temui secara terpisah Wilujeng Widodo Aktifis Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPK SM) Madiun sebagai pelapor mengatakan ,perlu di  ketahui sebelumnya, berkas tahap pertama kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor)  Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau  di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010 sebesar Rp 755 juta yang di salurkan melalui Disnakertrans. Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2010  menerima Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dari pemerintah pusat yang di salurkan melalui Propinsi Jawa Timur, sebesar enam miliar. DBHCT merupakan dana kopensasi atau pengembalian dan pembayaran cukai dari pusat yang di salurkan ke pemerintah daerah . Dana sebesar enam miliar itu di salurkan ke enam satuan kerja di jajaran pemerintah Kabupaten Madiun salah satunya Disnakertrans yang menerima kucuran anggaran sebesar Rp 755 juta . Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  terjadi kerugian Negara sebesar Rp 77 juta. paparnya .

Masih Widodo, pihaknya telah menerima SP2HP dengan nomor B/ 382/SP2HP-8/V/2013/Satreskrim 12 juli 2013, perihal dugaan tindak pidana korupsi dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) tahun 2010 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun adalah berkas di nyatakan lengkap (P21) oleh jaksa penuntut umum. Rencana kegiatan selanjutnya adalah melimpahkan barang bukti dan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum. Pungkasnya. (jm/sur)

LAPORAN LPK SM MADIUN SUDAH P 21

permasalahan dugaan penyimpangan pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya [ BSPS] dua desa dari sembilan kecamatan yang ada di kab madiun telah resmi di laporkan di polres madiun , senin 10 juli 2013 olih LPK SM Madiun . selain itu SP2HP perihal dugaan tindak pidana korupsi Dana Bagi Hasi Cukai Tembakau [ DBHCT ] thn 2010 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kab Madiun adalah berkas di nyatakan lengkap [ P.21 ] olih Jaksa Penuntut Umum . Rencana kegiatan selanjutnya adalah melimpah kan barang bukti dan tersangka kepada jaksa penuntut umum .BERSAMBUNG,,,,,,kita tunggu hasil selanjutnya

Jelang Bulan Suci Ramadhan, DisPerinDag Kabupaten Madiun Gelar Operasi Pasar

Grosir milik Bu yanto

Madiun, Investigasi

Jelang datangnya bulan suci ramadhan, Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar operasi gabungan ke pasar-pasar tradisional, Grosir dan sejumlah Mini Market, Senin (08/7). Operasi gabungan itu di lakukan oleh Dinas  Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang bekerja sama dengan Dinas Perekonomian, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, Jajaran Intel Polres, Satpol PP, LPK NI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) dan LPK SM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) Madiun.

Operasi kali ini guna memantau perdagangan Makanan dan Minuman (MaMin) di pasar tradisional, Grosir dan Mini Market yang ada di wilayah Kabupaten Madiun, terkait dengan keamanan produk pangan, kestabilan harga pangan dan stok pangan. Dari hasil di lapangan Pasar Dolopo tidak ditemukan makanan atau minuman yang tidak layak jual tetapi hanya ada beberapa makanan saja yang tidak ada label kedaluawarsanya dan petugaspun langsung memberi arahan kepada penjual tersebut.

Sementara itu operasi ditempat lain tepatnya Di Grosir Dolopo, pemilik toko sempat berisitegang dengan petugas, bahkan juga menolak saat akan di ambil fotonya oleh wartawan. di Grosir tersebut petugas operasi banyak menemukan makanan yang sudah mengeluarkan jamur walaupun Expoirednya masih berlaku  antara lain 20 bungkus Roti tawar dengan merk Orlen  selain roti tawar petugas juga menemukan 20 kaleng susu yang rusak, 7 buah pouds White Beauty yang tidak ada izin edarnnya, 20 botol obat pegel linu merk akar dewa yang di larang untuk dijual, 10 sachet obat terlambat bulan merk jamu jago yang sudah kedaluwarsa, 96 buah pemutih merk Dokter Super whitening dan kurang lebih 20 cream pemutih merk Ling Shi yang di larang untuk di jual-belikan oleh badan POM.

Bu yanto pemilik Grosir, menolak saat di ambil gambar oleh wartawan

Bu yanto pemilik grosir, saat dimintai keterangan oleh petugas mengatakan , “ Kalau saya tau roti yang di jual itu sudah berjamur, dia tidak akan menjualnya dan mengenai kaleng susu yang rusak, Bu yanto sama sekali tidak mengetahui bahwa aturan menjual susu kaleng yang sudah rusak itu tidak boleh di jual lagi dan terkait masalah kosmetik  pemutih wajah yang tidak jelas prodaknya tidak mau menjelaskan, namun Bu Yanto berjanji barang-barang serta kosmetik yang di larang untuk di edarkan akan di kembalikan pada distributornya ” Terangnya dengan nada agak emosi.

Petugas dari Dinas Kesehatan Dian Novitasari, saat di wawancarai secara terpisah menjelaskan, terkait dengan produk-produk yang boleh di jual ataupun yang tidak boleh di jual, Dinas Kesehatan sudah pernah memberikan sosialisasi kepada distributor ataupun penjual, namun ada sebagian mereka tidak mau menghadiri sosialisasi tersebut.

Bedak Pounds yang tidak memiliki izin edar

 “ Bahan cosmetic seperti pemutih merk Ling shi, super dokter dan Pounds Kiwi Cake itu sudah di larang oleh balai POM untuk di perjual-belikan, dalam waktu dekat memang belum ada dampaknya tetapi 15 sampai 20 tahun akan dapat menyebabkan kangker kulit” terangnya.

Dian juga menambahkan kepada masyarakat harus sangat jeli dalam memilih cosmetic, terlebih jangan mudah terpancing dengan harga murah yang menghasilkan keputihan kepada wajah yang begitu cepat,  dan pilihlah produk kosmetic yang sudah beredar di pasaran atau belilah produk dalam negeri saja dan cermatilah izin edarnya yang di keluarkan oleh badan POM. Imbuhnya.

Suprijadi Selaku Kasi meteorology dan perlindungan konsumen dari Disperindag mengatakan, operasi kali ini dalam rangka menjelang datangnya bulan ramadhan, guna  untuk memantau keamanan produk pangan, kestabilan harga pangan dan stok pangan.

Dan untuk harga pangan seperti daging sapi dan ayam di pasar dolopo, tidak ada lonjakan yang serius dan harganya masih stabil. “bagi masyarakat  yang hendak membeli MaMin dan produk Kosmetik terutama pemutih wajah yang saat ini tengah genjar di kalangan masyarakat agar berhati-hati dalam membelinya dan lebih teliti untuk melihat masa kedaluwarsa pada lebel makanan ataupun minuman serta produk kosmetik. Imbauannya. (sur)

TOWER/MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MADIUN TANPA UJI KELAYAKAN

Madiun, investigasi

            Semua pendirian tower/menara telekomunikasi yang ada di wilayah Kabupaten Madiun  tanpa prosedur yang benar, seperti pembuatan izinnya tidak melalui uji kelayakan yang juga menjadi persyaratannya. Padahal pendirian tower telah di atur dalam Permen Naker NO.PER.02/MEN/1989 tentang pengesahan serta pengawasan instalasi petir, pasal 51 ayat (1), pasal 55 ayat (1) dan pasal 57 ayat (1)dan(2). Serta Permen Naker RI NO.04/MEN/1985 tentang pesawat (GENSET) dan produksi pasal 135 ayat (4) pasal 139 ayat (1). Kemungkinan masih banyak lagi prosedur yang belum di lalui.

            Drs. Hendrik Suhartanto kepala Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan Disanakertransos Kabupaten Madiun saat si konfirmasi wartawan investigasi (16/1) menjelaskan bahwa sebetulnya Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan telah ditunjuk selaku pemeriksa dan penguji berdirinya tower/menara telekomunikasi sesuai dengan Permen Naker NO.PER.02/MEN/1989 pasal 57 ayat (2). Namun selama ini pihaknya belum pernah menerima permohonan maupun pemberitahuan dari pemilik, pengusaha serta pihak ke tiga yang bertanggung jawab atas kepemilikan berdirinya tower/menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Madiun. Selanjutnya Hendrik juga menjelaskan sebelum tower/menara telekomunikasi beroprasi dan mendapat izin dari yang berwenang harus melalui uji coba kelayakan mulai dari instalasi, penyalur petir serta genset yang harus ada pengesahan dari Bidang Pengawas Ketenaga Kerjaan, jelasnya.

            Drs. Hendrik Suhartanto berharap dan mengajak pada dinas maupun lembaga yang mempunyai wewenang agar dapat bekerja sama untuk menyikapi menertibkan banyaknya tower/menara telekomunikasi yang berdiri dan beroprasi di wilayah Kabupaten Madiun tanpa prosedur yang benar.Karena tanpa uji coba kelayakan akan membahayakan masyarakat. Agar supaya pengusaha serta pemilik tower/menara  telekomunikasi taat dengan aturan serta perundang-undangan yang berlaku”harapnya. (gus)