Headlines News :

Home » » Komisi D Segera Gelar Hearing Diknas Biaya pendaftaran siswa baru terlalu mahal, warga Ponorogo wadul dewan

Komisi D Segera Gelar Hearing Diknas Biaya pendaftaran siswa baru terlalu mahal, warga Ponorogo wadul dewan

Written By Siswo.Investigasi Indonesia/MDTI Ponorogo on Selasa, 30 Juli 2013 | 16.47

Ponorogo,Investigasi
Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Burhanudin meminta hearing dengan Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan persoalan PPDB, terutamanya masalah pagu maupun biaya pendidikan yang mahal, segera selesai.
“Kami akan hearing dengan Dinas Pendidikan, agar semua persoalan dapat terselesaikan dengan baik, Pendidikan ini merupakan hak bagi masyakat. Tentu harus berpihak pada masyarakat,” terangnya.
Mengenai Pagu bagi sekolah negeri, pihaknya juga berharap agar peraturan yang ada dilaksanakan dengan benar. Artinya, sekolah tidak melebihi pagu yang ditentukan dalam setiap kelasnya. Peraturan untuk Pagu tiap kelas ini dibuat dengan berbagai pertimbangan.
Selain agar siswa terlayani dengan baik, juga terjalin rasa kebersamaan antar sekolah negeri dan swasta, favorit dan yang belum. Untuk itu pihaknya juga akan meminta keterangan pada Dinas Pendidikan(Dindik).
“Memang ada laporan sejumlah sekolah negeri di wilayah kota yang melebihi pagu, untuk itu perlu duduk bersama dalam memecahkan persoalan ini. Jika ada pelanggaran, kita akan tindak sesuai dengan wilayah dan tupoksi,” tambahnya.
Jelang tahun ajaran baru, sejumlah persoalan pendidikan di Ponorogo kembali muncul. Beberapa wali murid bahkan sempat wadul pada wakil rakyat, karena mahalnya biaya pendidikan di Ponorogo.
Dibandingkan daerah sekitar, seperti Madiun misalnya, biaya pendidikan di Ponorogo tergolong tinggi. Salah satu keluhan yang disampaikan politisi PAN itu, berdasar pada sejumlah laporan masyarakat.
Mahalnya biaya tersebut terutama pada biaya pendaftaran siswa baru. Hal ini sangat terasa utamanya bagi masyarakat miskin.
“Laporan dari wali murid sudah banyak yang masuk ke kami. Mereka mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan di Ponorogo. Laporan dan keluhan masyarakat ini jelas akan segera kami tindaklanjuti,” kata Burhanudin.
Sejauh ini, lanjutnya, masyarakat sangat berharap Perda Pendidikan mampu mengendalikan biaya pendidikan hingga berpihak pada masyarakat kecil. Namun kenyataan di lapangan masih saja ada keluhan, di sejumlah sekolah.
Sementara itu, Bupati Ponorogo berjanji, akan segera meminta keterangan Dinas Pendidikan untuk mengurai persoalan ini.
“Pendidikan itu sangat penting bagi masyarakat. Segera kita bahas hal itu, agar pendidikan di Ponorogo berjalan sesaui harapan kita semua,” kata Bupati Amin singkat.
Share this article :

0 komentar:

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. INVESTIGASI INDONESIA EKS KARESIDENAN MADIUN - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger